Jakarta – Kegiatan Seminar Talking ASEAN Discussion dengan topik “A New Strategic Alliance? Situating Japan – Philippine – US (JAPHUS) in Indo-Pacific” yang dihadiri oleh Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Mayor Jenderal TNI Dr. Priyanto, S.I.P., M.Si (Han.) didamping oleh Kaprodi Magister Strategi Perang Semesta Kolonel Inf Almuchalif Suryo, S.I.P., M.A. , Kaprodi Magister Diplomasi Pertahanan Kolonel Czi Dr. Yermia Hendarwoto, S.H.,M.H.,M.Th, dan serta Mahasiswa Magister Prodi Strategi Perang Semesta. Acara dilaksanakan di The Habibie Center Building 3rd Floor, Jl. Kemang Selatan no. 98, Jakarta Rabu (26/6).
Dosen Senior the Asian Center University of the Philippines Diliman, Richard Heydarian membahas kembali perihal klaim Tiongkok terhadap Laut China Selatan. Hal itu disampaikan dalam acara diskusi mengenai “A New Strategic Alliance? Situating Japan-Philippine-US in the Indo-Pacific“Isu ini masih sangat relevan dengan kondisi Laut China Selatan saat ini,” tegas Heydarian.
Pekan lalu, Filipina dan Tiongkok terus berkonfrontasi terkait dengan Laut China Selatan. Kementerian Luar Negeri Filipina menuding Beijing terus melakukan tindakan yang membahayakan pelaut mereka di perairan tersebut. Sementara itu, Tiongkok telah ditegur oleh mitra dagang terbesar Vietnam. Presiden Vietnam To Lam mengatakan kepada Duta Besar Tiongkok di Hanoi, Xiong Bo bahwa sengketa maritim harus dikelola dengan baik. Ia juga menegaskan agar kepentingan masing-masing negara dihormati.
“Vietnam juga memberi sinyal bahwa mereka bersedia untuk menyelesaikan beberapa wilayah yang tumpah tindih dengan Filipina sehingga kami tidak banyak masalah dengan satu sama lain dan mencoba melepaskan sebagian besar wilayah perairan yang terjadi,” jelas Heydarian.Berawal dari Tiongkok mengklaim hampir keseluruhan kawasan di Laut China Selatan yang disebut sebagai ‘sembilan garis putus-putus.
Mengutip VOA Indonesia, Filipina telah mengajukan kasus ini terhadap China pada Pengadilan Arbitrase. Manila berargumen klaim teritorial Beijing dan beragam tindakan agresifnya melanggar Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) yang merupakan sebuah perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh kedua bangsa. Namun, Tiongkok menolak partisipasi peradilan tersebut dan tetap melanjutkan pembangunan pulau buatan serta pos militer di perairan yang menjadi sengketa. Oleh karena itu, Filipina beraliansi dengan Jepang dan Amerika Serikat (AS) dalam membentuk JAPHUS.
JAPHUS sendiri terbentuk untuk mencapai aksi strategis mengenai tiap negara beradaptasi menghadapi tantangan global terbaru. Salah satu prospeknya untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok terhadap Indo-Pasifik. Aliansi ini juga memberikan perspektif bagi Indonesia mengenai kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif.
“Dengan mendorong Jepang, Filipina, dan AS dalam menjaga keterbukaan melalui ASEAN untuk menjaga stabilitas, serta kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik,” ungkap Dekan Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia Mayor jenderal TNI Dr. Priyanto, S.I.P., M.Si (Han.) “JAPHUS ini juga dapat memperkuat kerja sama pertahanan Indonesia untuk menjaga perdamaian di kawasan,”.